Harap Tunggu
Harap Tunggu
Bupati Tanah Laut (Tala) HM Sukamta mendukung penuh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan tindak pidana korupsi dilingkungan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pada Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan (Kalsel), bertempat di Gedung Auditorium KH Idham Chalid Banjarbaru, Senin (19/4/2021).
"Dengan tegas kita sangat mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Pemerintah daerah dan KPK akan terus bersinergi dalam hal ini. Dampak korupsi ini sangat besar negatifnya bagi pembangunan daerah, kita akan terus tingkatkan pengawasan dengan pencegahan yang terintegrasi,” ungkapnya.
Sebagai wujud komitmen bersama antara kepala daerah se-Kalsel, Sukamta bersama bupati/walikota dan Penjabat (Pj) Gubernur Kalsel Safrizal ZA menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang menekankan pada lima poin, yaitu; (1) Implementasi program Monitoring Center for Prevention (MCP) secara konsisten substansial dan akuntabel. (2) Perencanaan, penganggaran, realisasi keuangan dalam tata kelola pemerintah daerah yang mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan publik. (3) Proses pengadaan barang dan jasa yang bersih, profesional, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. (4) Penertiban, pemulihan, penyelesaian dan pengamanan seluruh aset milik pemerintah daerah. (5) Penguatan pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola pemerintah daerah.
Terpisah, Pj Gubernur Kalsel dalam sambutannya mengapresiasi peran KPK yang terus berupaya bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi. Safrizal mengajak seluruh kepala daerah untuk aktif memberikan pemahaman kepada para pegawainya untuk tidak main-main dengan tindak pidana korupsi.
"Saya ingin para kepala daerah kompak ikut serta dalam mencegah korupsi di Kalsel. Penting sekali pemahaman literasi mengenai pencegahan korupsi. Kita tidak hanya berfokus pada penindakan tapi juga harus meningkatkan upaya pencegahannya", pungkas Safrizal.
Rapat koordinasi tersebut digelar dengan protokol kesehatan ketat dengan mewajibkan swab antigen bagi peserta rapat sebelum memasuki ruangan dan mewajibkan penggunaan masker.
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
