Harap Tunggu
Harap Tunggu
Keterangan Gambar : Bupati HM Sukamta saat mengikuti evaluasi dari Kemenpan RB secara virtual, Senin (9/11/2020).
Demi membangun Zona Integritas di Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kementerian Pengadayaguna dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan-RB RI) melakukan evaluasi terhadap lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (9/11/2020).
Evaluasi yang dilakukan secara virtual di Ruang Rapat Barakat Sekretariat Daerah Kabupaten Tala ini dihadiri langsung Bupati Tala HM Sukamta. Pada kesempatan ini bupati mengatakan, Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada SKPD melalui reformasi birokrasi. Sukamta berharap, SKPD di Kabupaten Tala bisa memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam pelayanan publik.
"Legitimasi pemerintah daerah, kuncinya adalah pada pelayanan publik," tuturnya.
Menurut Sukamta, pelayanan publik akan baik ketika pemerintah daerah benar-benar memberikan pelayanan dengan Standar Operional Prosedur (SOP) yang baik, pelayanan yang mudah, murah, efisien, akuntabel serta terbuka.
Ia optimis hal itu bisa dicapai jika SKPD di Tala menghindari korupsi dan gratifikasi. Hal itu bagi Sukamta sebagai upaya dari membangun integritas, sebab integritas merupakan martabat Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Zona integritas menjadi pintu gerbang menuju wilayah birokrasi bebas korupsi dan melayani," katanya.
Dirinya pun mengajak para ASN untuk meningkatkan sumber daya manusia, akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas, efisiensi serta menata reformasi birokrasi.
"Ada 10 SKPD untuk memasuki zona integritas, namun hari ini yang sudah siap untuk dievaluasi ada lima SKPD," pungkasnya.
Kelima SKPD tersebut yakni Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Inspektorat.
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
