Harap Tunggu
Harap Tunggu
Arahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh pemerintah daerah (pemda), kementerian dan lembaga untuk memaksimalkan belanja produk dalam negeri baru-baru ini disikapi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) dengan positif. Pasalnya kebijakan tersebut sudah dirumuskan pada tahun 2019 dan resmi diterapkan di Tala sejak 2020 lalu melalui platform belanja online (e-marketplace) lokal yaitu Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut atau SOSIALITA. Hal tersebut disampaikan Bupati Tala HM Sukamta saat membuka acara Diskusi Panel Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri, E-Katalog dan Toko Daring, bertempat di Aula Sarantang Saruntung, Kamis (23/6/2022).
"Sebelum presiden mengeluarkan instruksi kepada pemda, kementerian dan lembaga untuk memaksimalkan serapan belanja produk dalam negeri atau produk lokal, kita di Tala sudah menerapkannya melalui program SOSIALITA. Apa yang disampaikan presiden memang benar, serapan belanja daerah masih banyak ke produk luar, oleh karena itu kita lebih dulu ambil sikap agar anggaran belanja kita bisa diserap masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)", ujar Sukamta.
Sukamta menerangkan bahwa kebijakan tersebut merupakan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tala. Besarnya anggaran belanja pemerintah setiap tahun menurutnya tentu akan lebih baik apabila bisa diserap oleh masyarakat.
"Saya tekankan kembali bahwa konsumen dengan dana terbesar di negeri ini adalah pemerintah. Kita arahkan belanja pemerintah ke produk lokal, uangnya akan berputar di daerah sendiri, dampak ekonominya tentu tidak hanya untuk pelaku usaha mitra pemerintah saja, namun juga bisa membuka peluang usaha baru dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat", tambahnya.
Lebih lanjut Sukamta menyambut baik rencana presiden dalam beberapa bulan mendatang akan mengumumkan pemda, kementerian dan lembaga yang serapan belanja produk dalam negerinya rendah. Ia optimis Pemkab Tala tidak termasuk dalam pemerintah daerah dengan peringkat nilai serapan belanja produk lokal rendah.
"Kita siap kalau Oktober atau September nanti presiden mengumumkannya, karena sampai pertengahan tahun ini serapan belanja produk lokal kita melalui SOSIALITA sudah mencapai enam miliar rupiah lebih", pungkasnya.
Turut hadir pada acara tersebut, Direktur Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat Patria Susantosa, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemda dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan (Kalsel) Anom Bajirat Suta, para kepala SKPD dan para pejabat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) se-Kalsel.
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
