Harap Tunggu
Harap Tunggu
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) melalui Tim Pengawasan Penertiban (Timwastib) LPG 3Kg Bersubsidi kembali menggelar rapat bersama perwakilan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, bertempat di Ruang Rapat Hotel Merlynn Park, DKI Jakarta, Selasa (30/3/2021), malam.
Dalam rapat yang dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Tala Abdi Rahman tersebut dibahas tentang Supervisi dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi LPG 3kg Bersubsidi.
Assisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat DR Ir Ahmad Hairin, yang memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa dari hasil rapat kali ini menemukan kesepahaman Raperbup bisa dilaksanakan, tetapi memang ada perbaikan atas masukan dari Kementerian ESDM serta dari anggota legislatif.
“Walaupun melalui proses yang panjang tetapi pengaturan LPG memang bisa tertib dan tepat sasaran,” ucap beliau.
Hairin juga menjelaskan, sempat terjadi kelangkaan LPG beberapa waktu lalu sehingga pendistribusiannya dibatasi , PNS, TNI dan Polri dilarang untuk ikut menggunakan LPG bersubsidi. Hanya saja tidak menutup kemungkinan apabila dalam perkembangannya LPG ternyata bisa dan mencukupi untuk dijual secara umum semua kalangan.
Bayu Satria Pratama, Koordinator Harga dan Subsidi Bahan Bakar Bidang Pembinaan Usaha Hilir Migas pada Ditjen Migas, mengapresiasi inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Tala untuk mengawasi dan mengatur pendistribusian LPG 3Kg agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan saat pendistribusian.
Ia melanjutkan untuk masukan dari rapat yang dilaksanakan berkaitan dengan sinkronisasi dengan peraturan yang ada dipusat kemudian kendala dalam pelaksanaan, pada prinsipnya secara umum peraturan tidak ada yang bersinggungan hanya ada sedikit yang perlu diperbaiki.
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
