Harap Tunggu
Harap Tunggu
Wakil Bupati (Wabup) Tanah Laut (Tala) Abdi Rahman menghadiri ekspose laporan pendahuluan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Tala tahun 2019-2023 di Ruang Rapat Pencerahan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pelaihari, Kamis (26/9).
Pada pelaksanaan Ekspose laporan pendahuluan SPKD di Kabupaten Tala tahun 2019-2023 memfokuskan diskusi dalam beberapa hal diantaranya Sektor Kemiskinan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur Dasar dan Ketahanan Pangan.
Wabup ingin penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tala segera dipercepat
"Saya ingin kita Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dibantu dengan LPPM Unlam Banjarmasin bisa segera memberantas kemiskinan yang ada di Kabupaten Tala," ucapnya.
Menurut Abdi untuk memberantas kemiskinan pemerintah harus memiliki data valid kemiskinan di tingkat desa dan sudah diverifikasi oleh kecamatan.
“Kita harus memiliki style sendiri dalam validasi data kemiskinan ini," ujarnya.
Wabup menambahkan bahwa nanti dengan basis data yang dimiliki oleh Pemkab Tala terhadap angka kemiskinan yang ada di Tala maka akan mempermudah Pemkab Tala dalam mengentaskan kemiskinan.
"Tujuan kita memiliki basis data ini adalah agar semua masyarakat kurang mampu terdata, dan yang terdata juga benar-benar yang kurang mampu, karena data yang ada saat ini banyak orang yang benar-benar kurang mampu tidak mendapat bantuan sedangkan yang mampu malah mendapat bantuan," ucapnya.
Dalam ekspose tersebut turut berhadir para akademisi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin , Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, seluruh Camat se-Tala serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tala terkait.
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
