Harap Tunggu
Keterangan Gambar : Wakil Bupati Abdi Rahman Saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Rabu (26/6) malam.
Wakil Bupati Tanah Laut (Tala) Abdi Rahman menginginkan secepatnya Kabupaten Tala memiliki Data Kemiskinan Terpadu untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal tersebut ia sampaikan pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tala di Ruang Rapat Barakat, Kantor Sekretariat Daerah Tala, Rabu (26/6), malam.
"Saya rasa rapat ini sangat urgent karena saya mendapat beberapa laporan tentang ini, salah satunya di Desa Batilai di daerah perbukitannya ada orang tua jompo dengan rumah yang hampir roboh selain itu beliau juga tidak memiliki dokumen kependudukan," ujarnya saat membuka rapat.
Abdi Rahman juga mengatakan, bahwa nanti dengan basis data yang dimiliki oleh Pemkab Tala terhadap angka kemiskinan yang ada di Tala maka akan mempermudah Pemkab Tala dalam mengentaskan kemiskinan.
"Tujuan kita memiliki basis data ini adalah agar semua masyarakat kurang mampu terdata, dan yang terdata juga benar-benar yang kurang mampu, karena data yang ada saat ini banyak orang yang benar-benar kurang mampu tidak mendapat bantuan sedangkan yang mampu malah mendapat bantuan," ucapnya.
Abdi pun menginginkan SKPD yang memiliki perpanjangan tangan langsung ke desa-desa dapat membantu untuk pendataan verifikasi Data Kemiskinan Terpadu. Menurutnya, bidan desa, penyuluh pertanian, pendamping desa dan petugas program keluarga harapan serta PPKBD bisa membantu melakukan pendataan dan verifikasi.
"Sehingga didapat hasil yang akurat. Nanti data dari desa diteruskan ke kecamatan masing-masing dan di tingkat Kabupaten akan dimasukan ke Aplikasi yang akan dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika," tutupnya.
Rapat tersebut sendiri dihadiri oleh Pimpinan dan perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tala terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta stakeholder lain yang terkait.