Harap Tunggu
Harap Tunggu
Zona Integritas merupakan konsep yang sangat penting dalam reformasi birokrasi, dengan fokus pada upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanah Laut (Tala) H Dahnial Kifli, saat membuka kegiatan Workshop Strategi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Galaxy Hotel Banjarmasin, Selasa (30/4/2024).
“Saya selaku sekda merasa bangga dan terhormat bahwa Inspektorat Kabupaten Tala dapat melaksanakan kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel, apalagi pada kegiatan ini mendatangkan narasumber dari Kementerian PAN-RB RI” ungkap Dahnial.
Ia melanjutkan, di Kabupaten Tala terdapat 15 SKPD yang telah dicanangkan dimulai sejak tahun 2019, dan sudah berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan zona integritas melalui berbagai inisiatif, termasuk peningkatan transparansi, penguatan pengawasan internal dan pengembangan budaya kerja yang jujur dan bertanggungjawab. Dari 15 SKPD tersebut, terdapat dua SKPD yang telah mendapatkan predikat WBK, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan BKPSDM Kabupaten Tala.
“Berharap dengan adanya pendampingan dan arahan dari Kementerian PAN-RB, tahun ini terdapat SKPD yang mendapat predikat WBK atau WBBM, namun kami menyadari pekerjaan ini bukanlah suatu yang selesai satu makam, melainkan merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak,” tutur Dahnial.
Dalam kesempatan ini, sekda juga berharap mendapatkan masukan dan saran yang konstruktif dari Kementerian PAN-RB untuk membantu Pemerintah Kabupaten meningkatkan kualitas zona integritas di wilayah Kabupaten Tala. Selain itu, Ia juga berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan best practice antar instansi, sehingga dapat saling belajar dan tumbuh bersama dalam semangat reformasi birokrasi.
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
