Harap Tunggu
Harap Tunggu
Bupati Tanah Laut (Tala) HM Sukamta optimis tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berkaitan dengan investasi, kerja sama dan penambahan permodalan dapat memicu peningkatan perekonomian di Tala. Hal tersebut Ia sampaikan saat menjawab Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Tala terhadap tiga Raperda yang telah diajukan pada Rapat Paripurna DPRD Tala, Senin (27/6/2022).
"Saya harap Raperda ini dapat segera disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) karena sangat kita perlukan untuk membuka lebar iklim investasi di Tala yang efek berantainya tentu akan mendongkrak perekonomian masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tala", ujar Sukamta.
Adapun Raperda yang diajukan yaitu tentang (1) Penyelenggaraan Penanaman Modal, (2) Kerjasama Daerah dan (3) Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR) Tala. Usai ditanggapi oleh seluruh Fraksi DPRD Tala yang hadir, acara dilanjutkan dengan agenda mendengar jawaban dari bupati.
Dalam kesempatan itu Sukamta turut menyampaikan salah satu program permodalan usaha bagi masyarakat yang berkaitan dengan PT BPR yaitu Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah (Gapura Karomah) yang sampai tahun ini manfaatnya terus menyentuh masyarakat.
"Per tanggal 3 Maret 2022 Gapura Karomah telah menyalurkan dana permodalan sebesar Rp 2,3 miliar dengan kolektabilitas lancar 85 persen, kolektabilitas dengan perhatian khusus 0,07 persen dan kolektabilitas macet 14,5 persen. Besarnya serapan dan kelancaran kolektabilitas tersebut menegaskan bahwa kehadiran Gapura Karomah memang jelas sangat diperlukan oleh masyarakat dan UMKM kita", pungkasnya.
Walau masih ada ditemukan kolektabilitas macet, namun menurut Sukamta masih bisa diatasi oleh BPR dan tim teknis perangkat daerah terkait. Turut hadir pada Rapat Paripurna tersebut Sekda Tala H Dahnial Kifli dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H Hairul Rijal.
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
