Harap Tunggu
Harap Tunggu
Keterangan Gambar : Bupati H Sukamta Saat Ikut menjual Sasirangan di Stand Kabupaten Tanah Laut dalam Apkasi Otonomi Expo 2019, di Jakarta Convention Centre (JCC), Selasa (2/7).
Bupati Tanah Laut (Tala) H Sukamta beserta Ketua TP PKK Hj Nurul Hikmah, mempromosikan langsung sasirangan khas kabupatennya di Apkasi Otonomi Expo 2019.
Selain sasaringan, bupati dan sang istri, juga ‘bajualan’ makanan dan kerajinan tangan buatan UKM dan IKM serta potensi-potensi yang ada di Tala kepada pengunjung di Jakarta Convention Centre (JCC), Selasa (2/7).
Sedikitnya 150 sasirangan bermotif khas Tala, anggrek, kijang dan jagung yang diboyong ke Jakarta, berasal dari pengrajiannya, seperti Raditha, Fanesa dan Bungas Sasirangan.
Antusiasme pengunjung pun sangat terasa. Terbukti sasirangan bermotif khas Tala tersebut, habis terjual, bahkan sasirangan yang menjadi dekor untuk mempercantik stand pun dipaksa diturunkan karena pengunjung tertarik untuk membelinya.
Menurut Bupati Sukamta, keikutsertaan di pameran Apkasi ini merupakan salah satu usaha Pemkab Tanah Laut mempromosikan potensi-potensi yang ada di kabupatennya.
“Kita berharap dengan event-event seperti ini, produk-produk IKM kita akan terus tumbuh berkembang dan bisa go Internasional,” imbuh Sukamta
Dengan pontensi yang dimiliki Kabupaten Tala dan kemudahan dalam pengurusan perijinan dangan sistem satu pintu, Sukamta mengajak agar para investor tidak takut untuk berinvestasi.
“Ayo berinvestasi di Tanah Laut,” tandas bupati.
Seperti diketahui, Apkasi Otonomi Expo 2019 diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, 3 s.d. 5 Juli di Hall A dan Hall B, JCC Senayan, Jakarta.
Kegiatan diikuti 377 Pemerintah Kabupaten se-Indonesia, dengan mengambil tema “Kemitraan Bisnis Untuk Peningkatan Ekonomi Lokal Berkelanjutan”
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
