Harap Tunggu
Harap Tunggu
Keterangan Gambar : Bupati H Sukamta Berfoto Bersama Tim Surveior Usai Interview dengan Pose Tanah Laut Tangguh, di RSUD H Boejasin, Kamis (21/11).
Tim Surveior re-akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H Boejasin melakukan interview kepada Bupati Tanah Laut (Tala) H Sukamta, Dewan Pengawas Rumah Sakit (DPRS) RSUD H Boejasin sekaligus Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tala Ir Akhmad Khairin dan Kepala RSUD H Boejasin Dr Isna Farida di Ruang Kepala RSUD H Boejasin Pelaihari, Kamis (21/11).
Seperti diketahui sebelumnya bahwa Tim Surveior Re-Akreditasi RSUD H Boejasin melakukan penilaian dari tanggal 20 hingga 23 November 2019 terhadap standar yang sudah diterapkan di RS, apakah sesuai ataupun ada hal-hal yang masih kurang dengan SOP yang ada.
Dari pantauan Tim Humas Protokol Setda Tala, Tim Surveior Reakreditasi RSUD H Boejasin yang terdiri dari tiga orang tersebut melontarkan beberapa pertanyaan terkait standar, sistem pengelolaan, kepegawaiaan serta hal lainnya.
Bupati pun memaparkan beberapa hal terkait RSUD H Boejasin, menurutnya RSUD H Boejasin menggunakan pengelolaan BLUD sejak tahun 2010 .
"RS ini sudah menggunakan pengelolaan BLUD sejak tahun 2010 agar bisa melakukan pengelolaan dengan leluasa, namun meski BLUD tidak sedikitpun kami meniatkan RSUD H Boejasin ini sebagai pencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena bagi kami pelayanan untuk masyarakat adalah prioritas kami," jelasnya.
Selain itu Sukamta juga menjelaskan bahwa selama ini RSUD H Boejasin dengan Pemkab Tala sangat mendukung penyetaraan pendidikan bagi karyawan-karyawati lingkup RSUD H Boejasin.
"Selama ini kita dukung dan tawarkan untuk peningkatan kinerja dan SDM di RSUD H Boejasin, dengan memberikan tugas belajar dan izin belajar," terangnya.
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
