Harap Tunggu
Harap Tunggu
Agen penyalur LPG yang ada di Kabupaten Tanah Laut (Tala) sepakat berkomitmen untuk disiplin dalam menyalurkan dan menyediakan LPG ke pangkalan untuk masyarakat, tidak hanya LPG 3Kg tapi juga LPG 5,5Kg. Hal ini terungkap dalam pertemuan Tim Pengawasan dan Penertiban HET LPG 3Kg Bersubsidi dengan seluruh Agen Penyalur LPG bersama Wakil Bupati (Wabup) Tala Abdi Rahman, Senin (15/2/2021).
Wabup yang memimpin pertemuan ini menekankan, jika pangkalan harus memiliki data penyaluran yang jelas.
"Secara bertahap kita juga sosialisasikan konversi LPG 3Kg menjadi 5,5Kg dan meminta agen untuk memastikan stok LPG 5,5Kg tetap tersedia,” jelas Abdi.
Dalam pertemuan ini juga terungkap, jika setiap bulan lebih dari 230ribu tabung LPG 3Kg bersubsidi didistribusikan ke hampir 400 pangkalan di Tala. Dengan jumlah tersebut Abdi meyakini seharusnya tidak terjadi kelangkaan dan masyarakat penerima subsidi tetap terpenuhi kebutuhan LPG-nya.
"Sebelum kartu kendali dari pemerintah daerah rilis, kita minta agen dan pangkalan menyiapkan dan menyampaikan data penerima LPG selama ini. Apakah sesuai atau tidak, verifikasinya kita libatkan unsur kecamatan, kelurahan dan desa agar LPG 3Kg memang diterima oleh rumah tangga penerima subsidi", paparnya.
Lebih lanjut Abdi mengungkapkan penyaluran LPG kedepannya akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Agen penyalur akan diarahkan melibatkan BUMDES sebagai pangkalan gas di wilayah perdesaan.
"Kita nanti akan gerakkan BUMDES di desa-desa, Insya Allah akan lebih tertib sesuai data warga desa penerima subsidi gas, pengawasannya pun langsung aparatur desa", pungkas Abdi.
Berhadir dalam pertemuan tersebut Asisten Bidang Ekobangkesra H Akhmad Hairin, Kepala Diskopdag H Syahrian Nurdin, Kabag Ekonomi Ina Gantiani, Kabag Pemerintahan Muhammad Syahid, Kabag Hukum Alfirial, serta para pimpinan agen penyalur LPG se-Tala.
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
