Harap Tunggu
Harap Tunggu
Pemerintah daerah secara resmi mengeluarkan Kartu Kendali bagi warga pengguna LPG 3 kg bersubsidi. Dengan adanya Kartu Kendali, pemerintah daerah optimis warga akan lebih mudah membeli LPG 3 kg bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 19 ribu. Hal ini disampaikan Bupati Tanah Laut (Tala) HM Sukamta usai meresmikan Kick Off Peluncuran Perdana Kartu Kendali Gasan Kesejahteraan Tanah Laut (Gas Kita) bagi pengguna LPG 3 kg bersubsidi di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar, Senin (12/4/2021).
"Dengan Kartu Kendali, warga akan lebih mudah mendapat LPG 3 kg karena sudah ada data kuotanya, harganya juga sesuai HET. Untuk rumah tangga maksimal tiga tabung per bulan, untuk usaha mikro maksimal delapan sampai 10 tabung per-bulan,” ungkap Sukamta.
Desa Bluru ditetapkan menjadi desa percontohan penataan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi dengan Kartu Kendali Gas Kita. Hal tersebut tidak lepas dari peran seluruh warga yang aktif menyelenggarakan musyawarah desa dan menetapkan daftar warga yang berhak menerima LPG 3 kg bersubsidi. Kedepan, desa dan kelurahan se-Tala akan menerapkan kartu kendali serupa demi mempermudah dan memastikan LPG 3 kg bersubsidi memang diterima oleh warga yang berhak.
"Kita akan lihat dulu beberapa bulan kedepan bagaimana pelaksanaan kartu kendali ini, kalau memang hasilnya seperti yang diharapkan, selanjutnya para camat dan kepala desa yang lain juga akan kita instruksikan untuk melaksanakan musyawarah desa dalam menentukan daftar penerima LPG 3 kg bersubsidi. Insya Allah Kartu Kendali ini serentak digunakan di Tala, harapannya juga bisa menjadi contoh di regional dan nasional", beber Sukamta.
Lebih lanjut Sukamta mengapresiasi dukungan Bank Kalsel sebagai penyedia Kartu Kendali Gas Kita yang juga berfungsi sebagai kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Warga tidak hanya bisa membeli tabung LPG 3 kg bersubsidi, namun juga bisa menabung dan tarik tunai dengan kartu kendali tersebut.
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
