Harap Tunggu
Harap Tunggu
Tercatat sejak 2019 diluncurkan, program Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah (Gapura Karomah) atau yang juga dikenal dengan program pinjaman bunga nol persen telah melayani warga Tanah Laut (Tala) penggiat usaha mikro sekitar 753 orang. Untuk itu evaluasi terus dilakukan demi kelancaran program tersebut, demikian diungkapkan Bupati Tanah Laut (Tala) dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) H Dahnial Kifli dalam acara Focus Group Discussion (FGD) evaluasi pelaksanaan program Gapura Karomah bertempat di Aula Fave Hotel Banjarbaru, Jumat (30/4/2021).
"FGD ini sangat kita perlukan dalam rangka konsolidasi program Gapura Karomah sebagai salah satu program unggulan pemerintah daerah, disini kita bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebagai pembina warga penerima program, saling evaluasi agar pemanfaatan program ini maksimal manfaatnya bagi kelompok usaha,” ujar Dahnial.
Disebutkan, per 31 Maret 2021 realisasi pencairan kredit Gapura Karomah pada 11 kecamatan sebesar Rp 5,7 miliar. Bahkan saat ini banyak berkas warga penggiat usaha mikro yang menunggu pencairan pinjaman Gapura Karomah. Untuk itu diperlukan evaluasi penataan mitigasi risiko demi mengurangi kerugian atau kredit macet. Terlebih dalam masa pandemi Covid-19 dan pasca bencana alam tidak sedikit warga yang mengalami kesulitan dalam melunasi kredit pinjaman.
"Kita terus berupaya mendukung perbaikan ekonomi warga penggiat usaha mikro dengan program ini, namun sistem penyaringan calon nasabah juga harus lebih ketat agar menghindari kerugian dan macetnya pembayaran,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu digelar pula harmonisasi draft perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 166 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 175 Tahun 2019 tentang mekanisme pengembalian dana investasi daerah berupa pinjaman modal usaha.
Dalam kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yakni, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 9 Kalimantan Selatan, Andhika dan Tim Penasehat Investasi dari LP2M-STIE Indonesia Banjarmasin Dr Riswan Yudhi Fahrianta.
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
